Skip to content

Remunerasi

April 1, 2010

Gara-gara ulah Gayus Tambunan yang diungkapkan oleh Susno Duaji, maka pembicaraan media, masyarakat , dan DPR tidak terbatas pada penyimpangan pembayaran/pengelolaan pajak yang melibatkan orang dirjen pajak dan kepolisian saja. Sekarang salah satu pembicaraan hangat sudah melebar kepada kebijakan remunerasi yang diberlakukan di institusi pengelola keuangan dan penegak hokum (kejaksaan, kehakiman, MA -belum termasuk kepolisian). Ide awalnya adalah memberikan pendapatan yang sangat cukup –berdasarkan beban kinerjanya- kepada para pegawai di institusi-institusi tersebut agar tidak melakukan penyelewengan , terutama mencari penghasilan diarea tugasnya dengan cara tidak halal. Memang, hal ini sangat diperlukan agar para pegawai pemerintah mendapatkan pendapatan yang cukup wajar untuk kelangsungan hidupnya selama sebulan dan untuk mempersiapkan hari tuanya (secara wajar juga).
Tetapi, terkuaknya Gayus Tambunan seakan-akan meruntuhkan ide awal yang baik tersebut. Faktanya adalah Gaji Gayus yang 12,1 juta (Kompas.com, 25 Maret 2010) sebenarnya sudah sangat cukup untuk ukuran pegawai negeri. Hal ini boleh saja diperdebatkan, karena tingkat ketercukupan seseorang sangatlah relatif kalau didasarkan pada besarnya pengeluaran. Tetapi kalau dibandingkan dengan tingkat pendapatan sebagian besar PNS di Indonesia apalagi golongan IIIA (yang gaji pokoknya sekitar 1,8 juta) maka penghasilan total sebesar 12,1 juta sudah sangat besar. Sehingga ternyata –untuk sebagian pegawai pemerintah- besarnya penghasilan yang diterimanya tidak menyurutkan langkahnya mencari pengahasilan-penghasilan lain yang tidak halal dan thoyib di area pekerjaannya.

Perlukah remunerasi?
Berdasarkan lampiran PP 8 tahun 2009 tentang daftar gaji pokok pegawai negeri, gaji pokok PNS berkisar 1,04 juta (untuk golongan terendah masa kerja 0 th) sampai 3,4 juta (golongan tertinggi, masa kerja terlama). Wajarkah ini? Mungkin pemerintah menjawabnya wajar. Tetapi Bibit Samad Riyanto dalam pernyataan belum lama ini berseloroh: naikkan gaji PNS 1000%. Dan menurut realtitas yang ada sebagian besar PNS ‘bercanda ‘ bahwa gaji mereka hanya cukup sampai awal menggu ke-3. Apakah mereka boros sehingga hanya sampai tengah bulan? Tentu saja tidak, karena memang gaji PNS non jabatan fungsional/structural dapat dikatakan kecil. Sehingga, tidak perlulah se-ektrim Pak Bibid Samad untuk menaikkan sampai 1000%, untuk mengejar kebutuhan hidup minimal selama satu bulan, cukuplah dinaikkan 2-2,5 kali. Fakta yang sangat umum didunia PNS adalah sebagian besar mereka terlilit utang agar dapat membangun rumah, membeli kendaraan, dan menyekolahkan anak di perguruan tinggi. Kalau seandainya pemerintah memperhatikan kebutuhan-kebutuhan lain itu maka kenaikan gaji tidak cukup hanya 2x saja.
Tetapi sebagian PNS Indonesia sudah mempunyai jabatan fungsional (terutama guru dan dosen) dan jabatan structural eselon. Golongan PNS ini agak lebih sejahtera dibandingkan dengan PNS non jabatan.

Cukupkah Rumenerasi?
Perbaikan penghasilan tanpa diiringi oleh perubahan sistem kerja pada aparat pemerintah hanya akan menghasilkan pemborosan keuangan negara. Sehingga untuk menaikkan gaji 2 atau 11 kali gaji saat ini, haruslah diawali oleh perbaikan sistem kerja, beban kerja, dan etos kerja PNS itu. Bukan rahasia umum lagi, sistem saat ini masih memberikan keleluasaan PNS untuk tidak bekerja secara jelas. Apakah mereka tidak mau bekerja? Mungkin mereka sangat ingin bekerja, tetapi bingung apa yang harus dikerjakan. Perbaikan sistem memungkinkan PNS mempunyai rincian pekerjaan, target, dan pengawasan yang jelas. Hasil pekerjaan mereka terukur. Mungkinkah? Sangat mungkin! Berikan mereka pekerjaan, kalau tidak mau kerja dipercepat pensiun. Tidak perlulah mengurangi jumlah PNS, lakukan saja secara alami; buat pertumbuhan PNS maksimal 0% maka dalam 10 tahun kedepan pasti jumlah PNS akan lebih sesuai dengan beban kerja. Dan yang tidak kalah penting, lakukan rekruitmen yang baik: bebas KKN dan lakukan professional.

Adilkah Remunerasi saat ini?
Dengan kebijakan bertahap dan masih terdapat ketidakjelasan, nampaknya remunerasi yang baru diberlakukan di area keuangan dan peradilan belumlah adil. Hal ini menunjukkan adanya keistimewaan pada PNS-PNS di area-area tertentu. Padahal, status PNS di semua area mempunyai posisi/derajat yang sama. Mungkin benar mereka bekerja pada area-area yang kebetulan mempunyai diskripsi kerja yang jelas, tetapi di area lain sebenarnya mereka juga tidak menghendaki menganggur. Sistemlah yang membuat mereka terkadang tidak bekerja secara jelas dan kontinyu.

Semoga remunerasi yang disertai perbaikan sistem kerja dapat memperbaiki kinerja institusi pemerintah dan tingkat kelayakan hidup pegawainya, sehingga roda pemerintahan lebih efektif dan efisien.

Dapat juga dibaca di: http://polhukam.kompasiana.com/2010/04/01/remunerasi/

No comments yet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: